Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan rencana strategis untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta bagi masyarakat kurang mampu.
Kebijakan ini mencuat setelah maraknya kasus ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah swasta di Jakarta.
"Berdasarkan pengalaman kemarin yang ijazah tertahan, kan semuanya ijazah di swasta," kata Pramono saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh warganya, terutama anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Ya saya terus terang belum tahu mengenai hal ini, tetapi sekali lagi memang konsen saya adalah bagaimana membuat anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu itu bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang layak di Jakarta," ungkap dia.
Menurut Pramono, pemerintah saat ini tengah mengkaji skema pembiayaan pendidikan gratis di sekolah swasta yang akan diterapkan secara bertahap.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ia menegaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tetapi dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi muda Jakarta.
"Dengan demikian memang untuk swasta di daerah yang tidak mampu, saya lagi memikirkan seperti yang saya sampaikan untuk kita gratiskan secara bertahan. Dan biayanya sebenarnya tidak terlalu besar," ujarnya.
Inisiatif ini juga menjadi pelengkap dari program yang telah berjalan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah yang bertujuan membuka akses pendidikan bagi semua kalangan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan bahwa Pemprov akan memulai uji coba program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025/2026.
Sebanyak 40 sekolah akan menjadi percontohan, tersebar di wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah negeri atau yang memiliki daya tampung sangat terbatas.
Ia juga memastikan bahwa sekolah yang dipilih mencakup semua jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Meski daftar sekolah peserta uji coba belum dipublikasikan, pemerintah menargetkan program ini bisa diperluas jika hasilnya efektif dan berdampak nyata.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
