Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Siswa Nakal Masuk Barak, PCO: Pembinaan Itu Sebenarnya Pendidikan

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan baru terkait pembinaan anak bermasalah yang diberlakukan di Jawa Barat oleh Gubernur Dedie Mulyadi. Ia menekankan pentingnya menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak anak.

"Saya harus cek dulu ke Presiden. Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka (siswa) dipenuhi," ujar Hasan, seusai acara Diskusi Umum di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan urusan daerah yang telah didesentralisasi, namun pemerintah pusat tetap akan melakukan pengawasan terhadap inisiatif-inisiatif baru yang muncul di daerah.

Baca Juga: Cak Imin Gak Setuju sama Dedi Mulyadi soal Pelajar ke Barak Militer: Gak Perlu Sampai Begitu

"Pembinaan-pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan perikslah, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ungkapnya.

Hasan juga meminta agar media dan masyarakat memeriksa lebih lanjut ke Kementerian Pendidikan terkait implementasi kebijakan tersebut.

"Mungkin teman-teman nanti harus cek juga ke Kementerian Pendidikan, Dasar Menengah. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa," tambahnya.