Anggota Komisi XI DPR RI Beri Penjelasan Soal Isu Kasino untuk Tambah Devisa Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, meluruskan isu yang berkembang mengenai pernyataannya dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia membantah tegas bahwa dirinya mengusulkan agar pemerintah membuka kasino. Galih menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut ia hanya mengajak pemerintah untuk berpikir lebih inovatif dalam menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa terpaku pada sektor sumber daya alam (SDA).

Ia mencontohkan kebijakan negara lain yang berani mengambil langkah nonkonvensional dalam mengembangkan ekonominya, seperti Uni Emirat Arab (UEA) yang tengah mempertimbangkan legalisasi kasino sebagai salah satu strategi diversifikasi.

"Nomor satu dan yang paling penting bahasanya adalah saya tidak pernah mengusulkan mengenai negara membuka kasino, itu enggak pernah. Yang saya usulkan adalah negara, pemerintah, berpikir outside of the box, cari sumber-sumber pendapatan PNBP yang baru dari segi mana pun," tegas Galih dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan, contoh yang disampaikan dalam rapat tidak bisa disamakan dengan sebuah usulan kebijakan. "Contohnya, UAE dengan melegalisasikan kasinonya. Itu contoh. Jadi bahasa contoh dengan bahas usulan itu dua hal yang sangat berbeda," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya anggota Fraksi Partai Golkar itu sempat menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam rapat dianggap menyarankan pengoperasian kasino sebagai sumber PNBP.

Namun menurut Galih, maksudnya adalah agar Indonesia tidak terus-menerus mengandalkan SDA sebagai sumber utama pendapatan negara, terutama dalam menghadapi tantangan jangka panjang dan ketidakpastian global.

“Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah, UEA itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,” ujar Galih.

Ia memuji langkah UEA yang berani melakukan transformasi ekonomi dari sektor SDA ke sektor jasa, khususnya pariwisata. Meski pendapatan utama mereka masih berasal dari SDA, Galih menilai UEA berhasil menggeser fokusnya secara bertahap ke sektor jasa sosial dan hiburan.

“Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi,” jelasnya.

Melalui pandangan tersebut, Galih mendorong kementerian dan lembaga di Indonesia untuk mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan baru dalam optimalisasi PNBP. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi dari sektor jasa, pariwisata, dan industri hiburan yang masih belum tergarap maksimal.

“Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya,” papar Galih.