Dukung Pelurusan Sejarah Indonesia, Gerindra Tekankan Transparansi dan Data Akurat

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah nasional, selama hal itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan ini disampaikan Muzani sebagai respons atas pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, yang menilai narasi sejarah Indonesia, terutama mengenai peristiwa 1965, selama ini masih membingungkan dan tidak konsisten.

"Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran," ujar Muzani saat diwawancarai di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Ia menekankan pentingnya penyusunan sejarah yang dilakukan secara terbuka dan jujur, tanpa adanya manipulasi terhadap fakta.

Baca Juga: Gerindra Ungkap Prabowo–Megawati Masih Intens Komunikasi, Meski Belum Bertemu Lagi

"Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Muzani berharap generasi muda Indonesia dapat menilai sendiri berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa secara objektif dan kritis.

Saat ditanya secara spesifik mengenai dukungan Partai Gerindra terhadap pelurusan sejarah peristiwa 1965 maupun kasus pelanggaran HAM lainnya, begini jawaban Muzani.

"Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini," katanya.

Baca Juga: Gerindra Terima Dana Bantuan Parpol Rp20 Miliar dari Kemendagri

Sebelumnya, Yasonna Laoly yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM menyoroti proyek revisi sejarah nasional yang saat ini tengah digarap oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia mengingatkan perlunya pelurusan sejarah menyusul temuan-temuan terbaru yang berbeda dari versi yang berkembang selama ini, terutama terkait tragedi 1965.

"Pasca-Orde Baru kan banyak temuan yang, apa ya banyak temuan, baik dari data yang dirilis di Amerika kan semua bertentangan dengan apa yang terjadi, yang sejarah selama ini tentang G30S PKI," ujar Yasonna saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/5).

Yasonna mengatakan bahwa ia tidak khawatir dengan posisi Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam narasi sejarah baru tersebut, karena namanya telah direhabilitasi oleh MPR dan tidak terbukti terlibat dalam gerakan PKI.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses penulisan sejarah harus dilakukan secara transparan.

“Sejarah kerap kali bernuansa politis,” tandasnya, sembari mengingatkan agar para penulis dapat bersikap terbuka terhadap berbagai fakta yang muncul.

(Sumber: Antara)