"Nah tahun ini karena Saudi meniadakan visa umrah.Kerancuan atau ketidakberesan di Mina itu sudah mulai membaik," ujar Yandri.

Yandri memastikan Pemerintah akan melakukan protes kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas pengadaan semua kebutuhan jemaah haji, termasuk tenda, makanan, minuman, dan transportasi.

"Pemerintah Indonesia berkontrak dengan pihak perusahaan yang ditunjuk oleh Kerajaan Saudi," katanya.

"Kita harus memastikan. Saya tidak pernah bosan waktu di Raker tolong didetailkan. Kasurnya berapa tebalnya. Tendanya berapa banyaknya. Jangan kita menuntut jumlah kuota haji tapi di sisi lain pihak Saudi tidak menyiapkan fasilitas. Sementara kita bayar full. Tidak ada bedanya kita.
Per orang dibayar full makannya, busnya dan lain sebagainya," lanjutnya.

"Oleh karena itu kelemahan-kelemahan seperti ini tidak boleh kita diabaikan dan tidak boleh kita anggap remeh untuk perbaikan di masa-masa mendatang," pungkasnya.