Hasil Survei: Mayoritas Masyarakat Nggak Percaya Ijazah Jokowi Palsu

Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia, merilis hasil penelitian terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan isu hukum. Hasil survei termasuk polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam hasil survei yang diumumkan Selasa, 27 Mei 2025, 75,9% responden mengaku tahu atau pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi. Sedangkan 24,1% lainnya menyatakan tidak tahu.

Menurut peneliti utama dan pendiri Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mayoritas responden yang tahu soal isu ini menyatakan tidak percaya ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) palsu.

"Sebanyak 45% dari mereka mengaku tahu soal kasus ijazah Jokowi menjawab tidak percaya sama sekali dan 24,7% responden menjawab kurang percaya. Kemudian, 5% responden menjawab sangat percaya dan 13,7% menyatakan percaya," kata Burhanuddin.

Sehingga, cuma 18,7% yang percaya ijazah Jokowi palsu. Sementara mayoritas yakni 69,7% tak percaya.

Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepercayaan akan keaslian ijazah Jokowi berkorelasi dengan pilihan politik pada Pilpres 2024.

"Sebanyak 40,2% responden pendukung Anies-Muhaimin mengaku percaya ijazah Jokowi palsu. Responden pendukung Prabowo-Gibran, hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu. Sedangkan responden pendukung Ganjar-Mahfud sebesar 20,6% mengatakan ijazah Jokowi palsu," papar dia.

Sementara mereka yang menyatakan tak percaya ijazah Jokowi palsu tersebar sebagai berikut:

50,9% dari pendukung Anies-Muhaimin
71% dari pendukung Prabowo-Gibran
61,9% dari pendukung Ganjar-Mahfud

Survei ini dilakukan pada 17–20 Mei 2025. Survei melibatkan responden sebanyak 1.286 orang, yang dipilih secara acak dari survei tatap muka sebelumnya melalui metode double sampling. Margin of error survei ini diperkirakan ±2,8% pada tingkat kepercayaan 90%, dengan metode wawancara melalui telepon.

Responden merupakan warga negara Indonesia (WNI) nerusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Responden kategori ini mewakili sekitar 83% dari populasi nasional.