Desus Reshuffle Kabinet Prabowo, Hasan Nasbi: Kapan dan Siapa itu Hak Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menanggapi desus mengenai perombakan kabinet mera-putih atau reshuffle yang kembali menghangat di publik. Menurutnya, segala informasi yang beredar terkait hal tersebut masih bersifat spekulatif selama belum disampaikan langsung oleh Presiden.

“Kayaknya isu ini hangat terus ya. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Selasa, 3 Juni2025.

Ia menjelaskan bahwa reshuffle bisa saja dilakukan kapan pun, namun keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

“Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden. Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” ujar Hasan.

Baca Juga: Kode Reshuffle Prabowo: “Lebih Baik Mundur Sebelum Saya Berhentikan

Hasan juga menyampaikan bahwa suara-suara di publik bisa saja berupa aspirasi, namun tetap harus dipahami bahwa Presiden memiliki pertimbangan yang menyeluruh dan objektif.

“Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak publik untuk memandang isu reshuffle yang berkembang sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

“Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” ujarnya.

Mengenai kepastian reshuffle, Hasan menegaskan bahwa itu memang mungkin terjadi, namun siapa dan kapan waktunya hanya diketahui oleh Presiden.

“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ucapnya.

Baca Juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet Terjadi di Bulan Mei, Ahmad Muzani: Saya Belum Dengar

Hasan juga merujuk pada pernyataan Presiden yang baru-baru ini menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan.

“Presiden umumkan juga kemarin, itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan Presiden kemarin,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Presiden itu merupakan peringatan umum, bukan untuk individu atau pihak tertentu.

“Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu,” pungkas Hasan Nasbi.