Siswa menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Handayani, Jakarta Timur, Senin (14/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Meski Peraturan Gubernur (Pergub) belum resmi diterbitkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pelaksanaan program sekolah swasta gratis di 40 institusi pendidikan.
Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan peserta didik.
"Kalau nunggu pergub dulu kan nggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi Inshaa Allah kami akan proses terus," kata dia.
Siswa Sekolah Rakyat jenjang SMA di Kabupaten Lebak saat berbaris untuk memasuki ruangan di BPMP Rangkasbitung Lebak Banten. (Antara)
Sebanyak 40 sekolah swasta telah menyatakan kesiapan mereka mendukung program ini, meskipun belum ada payung hukum berupa pergub. Mereka memahami bahwa pembayaran akan dilakukan setelah aturan resmi ditetapkan.
"Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan pemda. Sebenarnya ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya," ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen dan transparansi, siswa yang sudah terlanjur membayar biaya pendidikan akan mendapatkan pengembalian dana setelah anggaran pemerintah cair. Proses ini diperkuat dengan pernyataan resmi bermeterai.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
