Ntvnews.id, Bangkok - Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan untuk menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan yang masih menjadi sengketa, menyusul insiden tewasnya seorang prajurit Kamboja dalam bentrokan yang terjadi bulan lalu.
Dilansir dari AFP, Selasa, 10 Juni 2025, ketegangan bersenjata secara sporadis telah terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara sejak tahun 2008, yang hingga kini telah menyebabkan setidaknya 28 orang kehilangan nyawa.
Bentrokan terbaru yang memakan korban jiwa terjadi pada 28 Mei lalu di kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, titik temu antara perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos.
Setelah beberapa hari berselisih terkait pengaturan pasukan dan pengawasan di perbatasan, kedua negara mengadakan pertemuan pada Minggu, 8 Juni 2025, dan mencapai kesepakatan untuk merelokasi pasukan masing-masing.
Baca Juga: Thailand Tutup Perbatasannya dengan Kamboja
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan pihak pemerintah Kamboja, dan hasilnya menghasilkan "kesimpulan positif".
“Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi,” tulisnya di platform X. Ia menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada 14 Juni mendatang.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan Kamboja mengungkapkan bahwa militer dari kedua negara telah bertemu dan "memutuskan untuk menyesuaikan kekuatan kedua belah pihak, untuk kembali ke posisi yang tepat guna mengurangi konfrontasi".
Tokoh berpengaruh dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menekankan pentingnya penyesuaian kekuatan secara "saling pengertian" sebagai langkah krusial untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan besar.
Baca Juga: Indonesia dan Thailand Setujui MoU Kesehatan, Fokus pada Kapasitas dan Kolaborasi Global
Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama, melibatkan garis batas sepanjang lebih dari 800 kilometer yang ditetapkan sejak masa penjajahan Prancis di wilayah Indochina.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Manet, pada Senin, 2 Juni 2025 menyatakan bahwa pemerintahnya akan mengajukan sengketa perbatasan ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Meskipun ICJ pada tahun 2013 menyatakan wilayah sengketa tersebut sebagai milik Kamboja, Thailand menolak mengakui yurisdiksi lembaga peradilan internasional tersebut.