Tentara Israel meluncurkan serangan skala besar di Tepi Barat bagian utara. (Antara.com)
Ntvnews.id, Tepi Barat - Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, menyampaikan seruan untuk mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari Pemerintah Arab Saudi.
"Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan kutukan Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina, yang melanggar resolusi legitimasi internasional," demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat, 4 Juli 2025.
Yariv Levin dalam pernyataannya menyebut bahwa terdapat "kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan" untuk melakukan pencaplokan terhadap Tepi Barat.
Baca Juga: Direktur RS Indonesia di Gaza Dibunuh, DPR Kutuk Israel
Ia berpendapat bahwa langkah aneksasi ini penting demi menjaga keamanan Israel, menyebut wilayah tersebut sebagai "bukan hanya jantung negeri ini tetapi juga sabuk pengaman bagi Negara Israel."
"Waktunya untuk kedaulatan telah tiba, saatnya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam masalah ini tegas, jelas," tambahnya.
Berdasarkan data Palestina, hingga akhir tahun 2024, sekitar 770.000 pemukim Israel tinggal secara ilegal di wilayah Tepi Barat, tersebar di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan termasuk 138 yang dikategorikan sebagai pertanian atau peternakan.
Baca Juga: Israel Ditekan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Palestina
Pada bulan lalu, otoritas Israel juga menyetujui pembangunan lebih dari 20 permukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki. Meskipun Israel telah menguasai wilayah ini sejak 1967 pasca-Perang Enam Hari, wilayah tersebut belum pernah dicaplok secara resmi.
Kemudian Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan sikapnya yang tegas menentang ekspansi permukiman ilegal di tanah Palestina.
"Kerajaan menegaskan kembali dukungan penuhnya bagi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab, termasuk pendirian negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang merupakan posisi Kerajaan yang tegas dan tidak tergoyahkan," demikian pernyataan lanjutan dari Kementerian Luar Negeri Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
