Trump Umumkan Penarikan AS dari UNESCO karena Alasan Ideologis

Ntvnews.id, Amerika Serikat - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil langkah tegas dengan memutuskan menarik keanggotaan negaranya dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Keputusan ini, menurut Gedung Putih, didasari oleh ketidaksepakatan terhadap arah ideologis dan agenda organisasi tersebut.

Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyampaikan bahwa Trump menilai UNESCO telah mendukung isu-isu sosial dan budaya progresif yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dipilih rakyat Amerika.

“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO, yang mendukung isu-isu budaya dan sosial progresif, serta bersifat memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih oleh rakyat Amerika pada bulan November,” kata Kelly, dikutip dari laman New York Post pada Selasa, 22 Juli 2025.

Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menjelaskan bahwa langkah ini secara resmi diberitahukan kepada Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, dan akan mulai berlaku pada akhir tahun depan.

Baca Juga: Trump Putuskan AS Keluar dari UNESCO

“Hari ini, Amerika Serikat memberi tahu Direktur Jenderal Audrey Azoulay tentang keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari UNESCO. Keterlibatan berkelanjutan di UNESCO tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat," ujar Bruce.

Ia menambahkan bahwa penarikan resmi akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026. Hingga tanggal tersebut, Amerika Serikat tetap tercatat sebagai anggota penuh di badan PBB tersebut.

Menurut Bruce, salah satu keberatan utama pemerintahan Trump terhadap UNESCO adalah dorongan organisasi tersebut terhadap agenda pembangunan yang disebutnya “globalis dan ideologis,” yang dinilai bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri "America First."

Selain itu, ia juga mengkritik keras keputusan UNESCO untuk mengakui Negara Palestina sebagai anggota, yang menurutnya memperkuat sikap anti-Israel di dalam organisasi.

“Keputusan untuk mengakui Negara Palestina, yang disebutnya 'sangat bermasalah', bertentangan dengan kebijakan AS dan turut memperkuat retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut," tegasnya.