Komisi VII DPR Tolak Rencana Pembangunan Pariwisata di Pulau Padar

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak mendukung rencana pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Sektor pariwisata Indonesia memang masih butuh perkembangan karena masih kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand, namun kami tidak ingin pembangunan pariwisata justru mengganggu area masyarakat lokal. Kami sepakat tidak dilakukan di Pulau Padar itu sendiri. Jadi, memang sebisanya lebih mendekat kepada Labuan Bajo," ujar Rahayu dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rahayu menyampaikan bahwa isu tersebut sudah dikomunikasikan kepada Menteri Pariwisata. Berdasarkan informasi dari pihak kementerian, menurutnya, izin untuk pembangunan di kawasan Pulau Padar telah diterbitkan sejak beberapa tahun yang lalu.

Menanggapi hal itu, ia mendorong agar proses perizinan pembangunan tersebut ditinjau kembali. Ia menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata semestinya tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Bantu Pengobatan untuk 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang

Ia menambahkan bahwa pembangunan pariwisata seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Lebih dari itu, ia juga berharap sektor ini mampu menciptakan perputaran ekonomi tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari wisatawan mancanegara.

"Harus ada peninjauan ulang dari segi Pemprov, Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan yang lain-lain, supaya betul-betul menghadirkan sesuatu yang bisa disepakati oleh semua pihak," katanya lebih lanjut.

Sebelumnya, rencana pembangunan resor wisata oleh PT Kencana Watu Lestari (PT KWT) di Pulau Padar memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, DPRD daerah setempat, dan sejumlah pihak lainnya. Pembangunan yang direncanakan mencakup 619 fasilitas wisata, serta melibatkan perusahaan lain yang juga beroperasi di kawasan Taman Nasional Komodo.

(Sumber: Antara)