Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa upaya pemberhentian Bupati Pati, Sudewo, tidak seharusnya dilakukan akibat tekanan massa atau aksi anarkis. Menurutnya, jika memang terdapat keinginan bersama untuk melengserkan kepala daerah tersebut, maka prosesnya harus tetap mengikuti mekanisme demokrasi.
Ia menilai bahwa langkah DPRD Kabupaten Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan adalah keputusan yang tepat secara prosedural.
"Jadi jangan sampai juga dalam proses demokrasi hanya karena ada people power seperti itu lalu seorang harus jatuh," ujar Maman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2025.
Baca Juga: Kabar Wartawan Tewas di Demo Pati, Ternyata Cuma Dirawat Kena Gas Air Mata
Di sisi lain, Maman juga mengimbau agar para kepala daerah tidak ragu dalam menjalankan kebijakan yang mereka yakini sudah benar. Ia mengingatkan bahwa sebuah kebijakan yang sesuai tidak semestinya dibatalkan hanya karena tekanan publik semata.
Ia turut menyayangkan terjadinya aksi anarkis dalam unjuk rasa warga Pati, yang berujung pada bentrok dengan aparat dan menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi. Maman menilai bahwa aspirasi masyarakat harus ditanggapi secara bijaksana oleh pemimpin daerah agar konflik tidak meluas.
Anggota DPR RI Maman Imanulhaq di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8/2025). (ANTARA)
Baca Juga: DPRD Sepakat Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
"Sehingga tidak perlu terjadi anarkis seperti yang kita saksikan sekarang," tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini.
Sebelumnya, pada Rabu siang, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri. Aksi ini merupakan buntut dari polemik kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menuai penolakan.
Demonstrasi berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan gerbang Pendopo Kabupaten. Beberapa orator dalam aksi tersebut secara terbuka mendesak agar Bupati segera lengser, karena dianggap menunjukkan sikap arogan dalam merespons protes masyarakat.
Ketegangan di lokasi akhirnya memuncak hingga terjadi kericuhan, memaksa aparat kepolisian mengambil langkah represif untuk mengendalikan situasi. (Sumber: Antara)