APBD Jakarta per Juli 2025 Surplus Rp14,67 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Juli 2025 dengan capaian surplus Rp14,67 triliun. Laporan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu, 27 Agustus 2025.

Pramono menegaskan bahwa ini merupakan kali pertama pemerintah provinsi secara terbuka menyampaikan laporan APBD kepada publik, bukan hanya kepada DPRD.

"Hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak, pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat, hingga masyarakat, punya kesepahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama,” ujar Pramono.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, jajaran kepala dinas, DPRD DKI, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, BPS, akademisi, hingga LSM.

Baca Juga: Menteri PPPA Temui Pramono di Balai Kota

Hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp45,63 triliun atau 56% dari target Rp81,73 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun.

Sementara belanja daerah tercatat Rp30,95 triliun atau 37% dari target. Kondisi ini membuat APBD DKI membukukan surplus Rp14,67 triliun dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp18,56 triliun.

“Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola," kata Pramono Anung lagi.

Perekonomian Jakarta tumbuh 5,18%, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,12%. Inflasi pun terkendali di angka 2,25%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18%. Selain itu, kinerja ekonomi ibu kota juga menunjukkan tren positif, seperti ekspor naik 17,26%, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,13%, dan konsumsi pemerintah naik 5,16%.

Menteri PPPA dan Pramono (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pada Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp140,8 triliun, menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9%.

Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov gencar memfasilitasi investor lewat promosi, penyederhanaan izin, hingga event Jakarta Investment Festival 2025. Meski pertumbuhan ekonomi Jakarta positif, tantangan utama yang disoroti Pramono adalah tingginya kesenjangan sosial (gini rasio).

Untuk itu, Pemprov menggencarkan program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi. Bahkan, Pemprov DKI tengah mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 dan S3, agar anak-anak Jakarta bisa kuliah ke luar negeri lalu kembali membangun daerah.

Baca Juga: Pramono Lantik 31 Anggota Dewan Pengupahan Periode 2025-2028

Selain itu, pengentasan pengangguran juga jadi prioritas. Tahun ini, Pemprov DKI menargetkan 21 kali job fair, pelatihan vokasi, hingga Mobile Training Unit (MTU) yang fokus meningkatkan kemampuan bahasa asing.

“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” papar Pramono.

Pramono Anung menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi semua pihak, mulai dari DPRD, pemerintah pusat, BUMD, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.