Arsip foto - 9 Oktober 2023, Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat. (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal di tengah upaya Presiden Donald Trump menekan oposisi dari Partai Demokrat agar segera mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah melumpuhkan berbagai layanan publik. Hingga kini, tercatat lebih dari 4.000 pegawai telah diberhentikan.
Dilansir dari AFP, Minggu, 12 Oktober 2025, Kantor Manajemen dan Anggaran yang dipimpin oleh Russell Vought menyatakan bahwa PHK tersebut akan “berisi banyak,” namun tidak merinci jumlah pasti maupun departemen mana yang paling terdampak.
Sebuah dokumen pengadilan pada Jumat menyebutkan bahwa lebih dari 4.000 pegawai federal telah dipecat, termasuk masing-masing lebih dari 1.000 orang di Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Sementara itu, Trump menegaskan kembali niatnya menggunakan pemangkasan anggaran sebagai bentuk tekanan terhadap Partai Demokrat. “Jumlah orang yang dipecat akan ‘banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,’” ujar Trump.
Baca Juga: Trump Desak Spanyol Dikeluarkan dari NATO karena Tolak Tambah Anggaran Pertahanan
Para pemimpin Demokrat di Kongres menanggapi langkah tersebut sebagai bentuk intimidasi politik dan memperingatkan bahwa tindakan itu tidak akan lolos secara hukum.
“Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” kata Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dalam pernyataannya yang mengecam Gedung Putih karena telah “memicu kekacauan yang disengaja.”
“Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya,” lanjut Schumer dengan nada geram.
Sementara itu, serikat pekerja yang mewakili sekitar 800.000 pegawai pemerintah telah mengajukan permohonan kepada hakim federal di San Francisco untuk mengeluarkan perintah darurat guna menghentikan proses pemecatan tersebut. Sidang mengenai legalitas tindakan itu dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober mendatang.
Juru bicara Departemen Keuangan AS mengonfirmasi kepada AFP bahwa pihaknya mulai mengirimkan pemberitahuan PHK kepada pegawai. Adapun Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menyebut telah memulai pemutusan kerja bagi pegawai yang dianggap tidak esensial “sebagai konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.”
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
