Diketahui, kebijakan pemerintah soal pengelolaan tambang jadi sorotan. Ini terjadi saat pemerintah memberi izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Beberapa di antaranya kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, hal ini bermula dari keluhan yang diterimanya saat berkunjung ke masjid dan pondok pesantren (ponpes).

"Banyak komplain kepada saya, 'Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid'," ujar Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

"Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," imbuhnya.

Tapi, Jokowi menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang tidak diberikan langsung kepada ormas, melainkan kepada badan usaha yang berada di bawah naungan ormas tersebut.

"Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu. Baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain," kata dia.

Jokowi menekankan bahwa tujuan pemerintah dari kebijakan ini, adalah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.