Nasdem juga harus berkoalisi karena cuma punya 10 kursi, sedangkan PKB penguasa 27 kursi sejatinya bisa langsung mencalonkan pasangan kader sendiri, namun melawan Khofifah-Emil yang diusung koalisi jumbo 7 partai politik, tentu tidak mudah buat PKB sendirian.

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Antara)

"Secara rasional baik PKB, PDIP dan Nasdem sudah semestinya berkoalisi jadi poros baru. Ketiga parpol itu juga dituntut solid dan matang dengan kalkulasi yang taktis dalam menempatkan siapa di posisi cagub dan cawagub karena salah penempatan posisi dalam strategi koalisi, bisa berakibat fatal, yakni minim dukungan elektoral," katanya.

Apabila kriteria kemenangan terutama mengacu pada popularitas lalu kapabilitas dan berikutnya elektabilitas, maka secara rasional Risma sangat layak diusung menjadi bakal calon Gubernur Jatim, sedangkan calon wagub bisa dari kader terbaik PKB.

Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal (ANTARA/HO-Dok pribadi Cak Iqbal)

"Pasalnya, merebut suara warga Jatim yang berdasarkan DPT Pemilu 2024 lalu didominasi oleh 15,9 juta pemilih perempuan dibandingkan 15,4 pemilih laki-laki, maka duel Risma dan Khofifah tentu bakal sengit," katanya.

Iqbal menilai bahwa duel sesama perempuan pemimpin itu sekaligus bisa mengafirmasi seberapa piawai keduanya mampu mengakomodasi dan mewujudkan seluruh agenda kepentingan kaum perempuan Jatim.

Jika duel sesama perempuan Jatim itu terjadi, lanjut dia, Pilkada Jatim bakal suguhkan kompetisi demokrasi yang sehat buat pendidikan politik rakyat, namun semua itu kembali bergantung terutama pada kedewasaan elit PKB, PDIP dan Nasdem untuk menjadi teladan berdemokrasi.

"Konfigurasi tiga parpol itu jika terwujud juga jadi edukasi politik yang sangat berharga karena tak membiarkan pilkada Jatim hanya melawan kotak kosong. Jelas buruk dan bahaya bila demokrasi selesai, mati dan berhenti di meja elit partai yang memaksa memborong rekomendasi pada calon tunggal saja," ujarnya.