Ilustrasi - Bendera Iran dan Amerika Serikat. (ANTARA/Anadolu/py.) (Antara)
Ntvnews.id, Washington - Pemerintah Amerika Serikat menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan pengaturan yang memberi kewenangan kepada Iran untuk menentukan siapa yang boleh melintasi jalur perairan internasional, termasuk penerapan biaya di Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara dengan Fox News pada hari Senin.
Ia menegaskan, “Kita tidak bisa mentolerir upaya mereka untuk menormalisasi sistem di mana Iran memutuskan siapa yang boleh menggunakan jalur air internasional dan berapa banyak yang harus Anda bayarkan kepada mereka,” kata Rubio kepada Fox News, Senin 27 April 2026.
Baca Juga: AS Perkirakan Butuh 6 Bulan Bersihkan Ranjau Iran di Selat Hormuz
Rubio juga menyatakan bahwa keputusan terkait kelanjutan konflik berada di tangan Presiden Donald Trump.
Menurutnya, Trump memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah perang melawan Iran akan dilanjutkan atau tidak.
Sebelumnya, pada Minggu, 26 April 2026, Presiden Iran Masoud Pesheshkian dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa Teheran tidak akan mengikuti pembicaraan damai jika berada di bawah tekanan, ancaman, atau blokade Selat Hormuz.
Ia juga menekankan bahwa untuk melanjutkan dialog, Amerika Serikat harus menghapus berbagai hambatan, termasuk blokade di jalur strategis tersebut.
Di sisi lain, Trump sebelumnya mengungkapkan telah membatalkan rencana perjalanan utusan khusus, yaitu Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan untuk melanjutkan putaran negosiasi dengan Iran.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat sejak 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran.
Baca Juga: Iran Beri Pengecualian Tarif Transit Selat Hormuz untuk Negara Sahabat, Termasuk Rusia
Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer AS di kawasan tersebut.
Pada 7 April 2026, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan.
Namun, upaya perundingan lanjutan yang digelar di Pakistan tidak membuahkan hasil konkret untuk mengakhiri konflik.
Selanjutnya, pada 21 April 2026, Trump mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata hingga Iran menyampaikan proposal penyelesaian konflik dan proses negosiasi mencapai kesepakatan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
