Arsip - Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait penanganan bencana secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis buka-bukaan rencana tukar guling dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) batal dilakukan.
Yudistian menyebut rencana tersebut tidak mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Alhasil Geo Dipa tetap berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Special Mission Vehicle (SMV).
Awalnya ia menjelaskan wacana pemindahan Geo Dipa sebenarnya telah muncul sejak sebelum berdirinya Danantara.
Geo Dipa disebut beberapa kali menjadi perhatian sejumlah perusahaan dan kementerian yang berkaitan dengan sektor energi, termasuk Pertamina, PLN, dan Kementerian BUMN.
"Jadi kan Geodipa itu dari sebelum ada danantara, PMN itu memang sering diminta Pertamina, sering diminta PLN, sering diminta kementerian BUMN sebelum ada Danantara," ucap Yudistian, Jumat 2 Oktober 2026.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis
Baca juga: Purbaya Kaji Skema Tukar PNM dengan Geo Dipa untuk Perkuat Penyaluran KUR
Menurut Yudistian, salah satu alasan munculnya wacana tersebut adalah posisi Geo Dipa yang bergerak di sektor energi, tetapi berada di bawah Kementerian Keuangan.
"Karena dianggap itu salah kamar, kok ada energi ada di Kementerian Keuangan," bebernya.
Lebih lanjut, ia menyebut pada Agustus lalu pemerintah akhirnya memastikan rencana tukar guling antara Geo Dipa dan PNM tidak dilanjutkan.
Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan tidak adanya izin dari Presiden Prabowo.
"Di bulan Agustus yang lalu, dan bersamaan dengan pemberitaan juga Pak Menteri sampai sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PMN ditukar, karena tidak diberikan izin oleh Presiden. Intinya itu," lanjutnya.
Dirinya menegaskan terdapat pertimbangan lain dari Kementerian Keuangan terkait keberadaan Geo Dipa.
Yudistian menyebut Kemenkeu melihat Geo Dipa memiliki peran strategis sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi hijau atau green economy.
Ia menjelaskan, pembangunan ekosistem green economy membutuhkan instrumen fiskal. Salah satu infrastruktur utama yang harus disiapkan adalah energi.
Baca juga: Purbaya Ingin Barter Geo Dipa dengan PNM dari BRI
"kalau kita mau nyusun ekosistem green economy itu harus punya alat fiskal. Alat fiskalnya itu kalau green economy, underlaying yang paling utama infrastrukturnyanya adalah energinya dulu, kan gitu," jelasnya.
Menurut Yudistian, Menteri Keuangan saat itu dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah pejabat eselon I Kemenkeu saat itu menilai apabila Geo Dipa dipindahkan ke Danantara, perusahaan tersebut berpotensi tidak dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam membangun ekosistem green economy.
Sebaliknya, keberadaan Geo Dipa di bawah Kementerian Keuangan dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk merancang ekosistem green economy melalui instrumen fiskal.
"Kalau dia ada di Kementerian Keuangan, boleh jadi kita bisa meng-establish atau meng-crafting yang green economy ekosistem itu," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
