KPPU Diminta Usut Dugaan Monopoli Google dan Microsoft

Ntvnews.id, Jakarta - Diyakini adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara Microsoft dan Google pada kasus dugaan monopoli terstruktur di balik proyek pengadaan Chromebook. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta menelisik hal itu.

"Tapi di Indonesia kita tidak ingin korporasi ini merusak negara menggunakan data putra-putri kita, anak sekolah untuk kepentingan mereka. Termasuk tentu dari seluruh korporasi Google ini ada beberapa di dalamnya termasuk seperti perusahaan D tersebut," ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Rabu, 6 Mei 2026.

Dirinya juga berharap, KKPU bisa memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan pembenahan agar di kemudian hari tidak ada korporasi asing yang menunggangi data-data penduduk Indonesia, untuk kepentingan atau valuasi korporasi itu sendiri.

Lebih jauh, ia minta juga agar pihak mana pun, untuk tidak melakukan upaya-upaya propaganda ataupun membuat opini di luar sidang terkait pembelaan kepada Nadiem Makarim,dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

"Kami deteksi itu ada, agar mereka tidak dikategorikan perbuatan melawan hukum lainnya, sebab mengangkangi tugas pokok fungsi dan kondisi-kondisi faktual selama persidangan Tipikor tersebut," kata Iskandar.

"Kami imbau seperti itu, karena kami sendiri yang ikut mengungkap persoalan ini tidak ikut-ikutan dengan cara demikian. Kita tidak mau mengatakan orang itu benar, tapi biar peradilan yang mengungkap," tambahnya.

Iskandar melihat, selama ini banyak akademisi melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap amoral dengan membela hal-hal yang tidak selayaknya di luar peradilan.

"Kalau mau membela, bela di pengadilan saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Iskandar juga melihat kecenderungan indikasi koorporasi tersebut memonopoli perdagangan di Indonesia. Hal ini juga berdasarkan data dan fakta yang telah diungkap IAW, dan hal ini diharapkan dapat menjadi acuan dari KPPU.

"Microsoft disebut menggunakan Sekretariat Kabinet untuk menghentikan lelang konsolidasi di Kementerian Pendidikan," tandasnya.