Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas usia calon kepala daerah saat dilantik dan juga berdasarkan permintaan KPU untuk menetapkan tanggal pelantikan.

Menurut Tito, revisi perpres tersebut juga mencakup jadwal pemungutan suara pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Setelah pemungutan suara, KPUD akan melakukan rekapitulasi suara hingga 16 Desember 2024. Pasangan calon terpilih akan ditetapkan setelah rekapitulasi selesai, dengan kemungkinan adanya gugatan di MK.

"Setelah rekapitulasi suara setelah itu menetapkan paslon terpilih, nanti kan ada gugatan biasanya di MK," ujarnya.

Tito memastikan bahwa jika tidak ada sengketa di MK, pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan draf revisi Kepres terkait pelantikan ini, dan sudah menyampaikan izin prakarsa kepada Presiden. Setelah mendapatkan surat jawaban dari Presiden melalui Mensesneg, draf revisi akan dilakukan harmonisasi.

"Ya kami sudah menyampaikan izin prakarsa (ke presiden) kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui Mensesneg setelah itu melakukan harmonisasi. Drafnya sudah kita susun dan itu revisi dari draf yang lama," imbuhnya.