Ntvnews.id, Jakarta - Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tengah menjadi sorotan publik usai nama siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, ramai diperbincangkan di media sosial. Perhatian publik muncul setelah Cathlyn disebut gagal melaju sebagai delegasi nasional meski dikabarkan meraih nilai tinggi pada tahapan seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Viralnya kasus ini memicu berbagai respons dari masyarakat. Pasalnya, nama Cathlyn tidak tercantum dalam daftar peserta yang diberangkatkan ke Istana Negara, padahal berdasarkan informasi yang beredar, ia masuk jajaran tiga besar nilai pada proses seleksi di tingkat provinsi.
Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengaku prihatin dan berharap proses seleksi berlangsung secara adil serta objektif. Ia menilai seluruh peserta seharusnya memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan hasil penilaian yang transparan.
"Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," kata Munafri, Senin (25/5/2026) kepada jurnalis di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengaku belum mengetahui secara rinci alasan di balik hasil seleksi tersebut. Namun, ia mengungkapkan adanya informasi mengenai kemungkinan reposisi dalam proses penentuan peserta.
"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi," tuturnya.
Baca Juga: Viral 3 Pria Diikat dan Diseret Warga di NTT, Polisi Dalami Aksi Main Hakim Sendiri
Ia juga menyoroti kabar mengenai capaian nilai peserta asal Makassar yang disebut cukup baik. Karena itu, ia berharap mekanisme penilaian benar-benar dilakukan secara terbuka dan profesional.
"Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," sambung Appi.
Menurut Munafri, perhatian utama saat ini adalah menjaga kondisi psikologis para peserta yang telah menjalani rangkaian seleksi dengan penuh usaha dan persiapan.
"Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya," lanjutnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar hanya berwenang melakukan pembinaan dan mengirimkan delegasi ke tingkat provinsi. Setelah itu, seluruh proses penilaian menjadi tanggung jawab panitia seleksi tingkat provinsi.
"Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai," jelasnya.
Munafri berharap hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat diapresiasi secara objektif dalam setiap tahapan seleksi.
"Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif," tutup Munafri.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan proses seleksi Paskibraka tingkat nasional telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, menyebut seluruh tahapan berlangsung profesional dan melibatkan panitia pusat.
“Seleksi ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana peserta yang mengikuti tahapan seleksi adalah utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk seleksi tingkat pusat, prosesnya dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi tingkat provinsi,” kata Bustanul.
Hingga kini, polemik terkait gagalnya Cathlyn menuju Paskibraka nasional masih menjadi perbincangan di media sosial. Belum ada penjelasan lebih rinci mengenai alasan tidak lolosnya peserta dengan nilai yang disebut masuk tiga besar tersebut.
siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana (Instagram)