Ntvnews.id, Beirut - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menilai Lebanon masih membutuhkan kehadiran pasukan PBB untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan tersebut. Usulan itu muncul seiring rencana berakhirnya mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada akhir tahun ini.
Pada Agustus tahun lalu, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengakhiri mandat UNIFIL setelah mendapat dorongan dari Amerika Serikat. Dalam keputusan tersebut, Dewan Keamanan juga meminta Guterres menyampaikan sejumlah opsi terkait keberlanjutan misi PBB di Lebanon paling lambat 1 Juni.
Menindaklanjuti permintaan itu, Guterres mengirimkan laporan yang memuat tiga alternatif skenario. Salah satu opsi yang diajukan adalah pengerahan pasukan PBB baru dengan kekuatan antara 2.000 hingga 5.500 personel untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
"Dari semua opsi yang diajukan, kehadiran personel PBB berseragam yang bekerja untuk memfasilitasi de-eskalasi, dialog, penghubungan dan koordinasi, serta dukungan untuk Angkatan Bersenjata Lebanon, akan diperlukan menuju tujuan utama solusi jangka panjang untuk konflik tersebut," demikian bunyi laporan itu, dikutip dari AFP, Rabu, 3 Juni 2026.
Baca Juga: Indonesia Kirim 780 Prajurit TNI ke UNIFIL Lebanon, Tegaskan Komitmen Perdamaian Dunia
Menurut sejumlah sumber di Lebanon, pemerintah setempat mendukung keberlanjutan kehadiran pasukan PBB setelah masa tugas UNIFIL berakhir. Dukungan tersebut didasari kekhawatiran akan munculnya kekosongan keamanan di wilayah yang selama ini menjadi fokus operasi penjaga perdamaian PBB.
Duta Besar Lebanon untuk PBB, Ahmad Arofa, menegaskan bahwa situasi keamanan yang berkembang saat ini justru memperkuat kebutuhan negaranya terhadap dukungan berkelanjutan dari PBB dan komunitas internasional.
"Khususnya untuk memfasilitasi penarikan Israel di satu sisi, dan untuk memungkinkan negara tersebut memperluas otoritasnya atas seluruh wilayahnya di sisi lain," kata Arofa.
Gagasan mempertahankan kehadiran PBB di Lebanon juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota Dewan Keamanan, termasuk China dan Rusia. Kedua negara menilai keberadaan pasukan internasional tetap diperlukan guna menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
Ilustrasi - Anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). (ANTARA/Anadolu/py/am.) (Antara)
"Karena mandat UNIFIL akan segera berakhir, Dewan Keamanan harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk memastikan kehadiran PBB yang berkelanjutan di Lebanon , dan untuk mencegah kekosongan keamanan," kata Duta Besar China untuk PBB Fu Cong.
Kekhawatiran terhadap berakhirnya misi UNIFIL semakin menguat di tengah berlanjutnya serangan Israel ke wilayah Lebanon serta upaya diplomasi yang masih berlangsung antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
Baca Juga: UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir untuk Praka Rico Pramudia di Beirut
Saat ini, UNIFIL memiliki sekitar 7.500 personel penjaga perdamaian yang berasal dari hampir 50 negara. Mereka bertugas di wilayah Lebanon selatan, terutama di sekitar Blue Line yang menjadi garis pemisah antara Lebanon dan Israel.
Sejak pertama kali ditempatkan pada 1978, UNIFIL berperan sebagai penyangga keamanan di kawasan perbatasan. Meski demikian, keberadaan pasukan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah pecahnya konflik yang berulang antara pihak-pihak yang bertikai di wilayah tersebut.
Arsip - Personel Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA 2024 bersiap mengikuti upacara penyambutan di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). Sebanyak 1.087 personel Satgas TNI Kontingen Garuda telah kembali ke Tanah Air (Antara)