Komdigi Siapkan Mitigasi Layanan Internet Selama Restorasi Palapa Ring Tengah di Sulawesi Utara

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan layanan komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah kepulauan Sulawesi Utara tetap terjaga selama proses restorasi jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane yang berlangsung pada 28 Mei hingga 2 Juni 2026.

Langkah mitigasi disiapkan khusus untuk menjaga kelancaran konektivitas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama ini bergantung pada jalur tersebut sebagai penghubung utama trafik internet dan komunikasi.

Segmen Tahuna–Melonguane merupakan bagian strategis dari jaringan Palapa Ring Tengah yang berperan penting dalam mendukung layanan digital di kawasan kepulauan dan wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu, proses restorasi dilakukan untuk memastikan kualitas jaringan tetap optimal dan andal bagi masyarakat.

Baca Juga: Tio Pakusadewo Dirawat Pakai BPJS Kelas 3, Sahabat Langsung Open Donasi

Selama pekerjaan berlangsung, Komdigi bersama para pemangku kepentingan terkait melakukan pemantauan dan mitigasi secara intensif guna meminimalkan dampak terhadap pengguna layanan. Upaya ini dilakukan agar berbagai layanan penting tetap dapat diakses, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga komunikasi kebencanaan.

Proses pemulihan jaringan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pencarian titik gangguan, pengangkatan dan perbaikan kabel, penyambungan akhir jaringan, hingga pengujian menyeluruh sebelum layanan kembali dioperasikan secara normal. Pemerintah menargetkan pemulihan penuh jaringan dapat diselesaikan pada 2 Juni 2026.

Komdigi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga konektivitas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses digital nasional. Keandalan jaringan telekomunikasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital, sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan memperoleh layanan komunikasi yang setara dengan daerah lainnya.