BGN Benahi Pelaksanaan MBG, Prioritaskan Tata Kelola, Pemerataan dan Kualitas Layanan

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah melakukan serangkaian pembenahan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut mencakup penguatan tata kelola, efisiensi penggunaan anggaran, penyempurnaan sasaran penerima manfaat, hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.

Kebijakan tersebut bertujuan memastikan program berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.

Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum awal konsolidasi jajaran pimpinan baru dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.

Menurut Nanik, prioritas utama saat ini adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat menghasilkan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BGN melakukan evaluasi dan penataan terhadap berbagai komponen pelaksanaan program. Salah satunya melalui refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas.

Selain itu, BGN juga menerapkan moratorium sementara terhadap pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan pemanfaatan dapur yang telah beroperasi sehingga kapasitas layanan yang ada dapat dimaksimalkan.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat pembinaan serta standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditujukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Melalui pembenahan tersebut, BGN ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

Nanik mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan layanan MBG di berbagai wilayah. Saat ini, kata dia, keberadaan dapur masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih memerlukan penguatan layanan.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah 3T, BGN tengah menyiapkan berbagai model implementasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi setempat. Pendekatan yang ditempuh tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan program.

Selain itu, BGN membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat perluasan layanan. Mitra yang diharapkan terlibat antara lain badan usaha milik negara, perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, serta berbagai organisasi lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi fokus utama di tengah proses konsolidasi dan pembenahan yang sedang berlangsung.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penguatan tata kelola juga akan dilakukan melalui perbaikan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terukur dan sistematis.

Menurut Agustina, tata kelola yang baik harus didukung oleh sistem yang kuat agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Selain memperbaiki tata kelola, BGN juga akan mempertajam sasaran penerima manfaat dengan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.