Prabowo Beri Atensi Terhadap Peredaran Vape Narkoba

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terkait maraknya peredaran narkoba jenis Etimodate melalui media vape. Hal itu diungkapkan Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

"Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden terkait dengan narkotika cair," kata Suyudi.

Bahkan, Suyudi menyatakan, pemberantasan dan pencegahan vape narkoba akan menjadi pembahasan secara khusus oleh kementerian dan lembaga terkait. BNN, katanya akan terus menjajaki kemungkinan membentuk regulasi mengenai hal tersebut.

"Kita akan terus menjajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya," katanya.

Baca Juga: Menkum Lapor Prabowo: 14 Ribu Kasus Diselesaikan Lewat Posbankum

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, vape dengan jumlah pengguna di Indonesia mencapai 4 juta orang saat ini telah menjadi ancaman kesehatan. Berdasarkan riset yang dilakukan BRIN, vape berdampak pada masalah diabetes, paru-paru, hingga pankreas.

"Vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian kedua masalah paru-paru, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan," katanya.

Apalagi, kata Arif, vape telah menjadi celah yang dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Untuk itu, BRIN menyatakan, persoalan yang ditimbulkan vape perlu diantisipasi melalui pembentukan regulasi oleh BNN dan Kemenkes.

"Sehingga ini hal yang Saya kira harus benar-benar diantisipasi, oleh karena itu nanti Kepala BNN nanti bisa akan dan Kementerian Kesehatan ya, akan mengatur tentang hal itu," katanya.

Prabowo Perintahkan Dirjen Bea Cukai Awasi Produk-produk yang Dilarang Masuk

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, merespons terkait proses pembenahan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ditargetkan rampung pada September 2026. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama mengungkapkan perintah yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto setelah dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Djaka mengatakan, Prabowo meminta Bea Cukai memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir untuk mencegah masuknya barang ilegal maupun barang yang dilarang.

"Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu saja. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang," ujar Djaka usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah barang yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut antara lain narkoba, pakaian bekas impor, serta berbagai jenis barang terlarang lainnya.

Untuk menjalankan arahan tersebut, Bea Cukai berencana memperkuat sarana dan menambah satuan tugas (satgas) guna meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan.