Ruang obrolan ini menawarkan dua gambar deepfake pertama secara gratis, kemudian beralih ke sistem berbayar dengan biaya US$0,49 atau sekitar Rp7.579,20 per foto dalam mata uang kripto. Hingga 21 Agustus, ruang obrolan ini telah memiliki hampir 227.000 pengguna.

Data dari Badan Kepolisian Nasional yang dilaporkan kepada Rep. Cho Eun-hee dari Partai Demokrat Korea (DPK) menunjukkan bahwa jumlah kejahatan terkait deepfake meningkat dari 156 kasus pada 2021 menjadi 160 pada 2022, dan 180 pada 2023. Meskipun teknologi berkembang pesat, hukum dan sistem masih berjuang untuk mengimbangi dan mencegah kegiatan kriminal ini.

Meskipun Undang-Undang AI diajukan selama Majelis Nasional ke-21, undang-undang tersebut gagal disahkan dan dibuang sebelum mencapai tahap persetujuan.

Profesor Kim Myung-joo dari Seoul Women's University menilai bahwa hukum harus ditegakkan dengan lebih serius di Korea Selatan untuk mengatasi masalah deepfake. Dia mengkritik Undang-Undang Hukuman Kekerasan Seksual karena sering kali memberikan hukuman ringan yang tidak efektif sebagai pencegah bagi pelanggar pertama kali.

Komisi Komunikasi Korea berencana untuk menanggapi video deepfake dengan tegas, meskipun identifikasi distributor masih menjadi tantangan karena server Telegram berada di luar negeri.