Ntvnews.id, Jakarta - Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno, berjanji melanjutkan program normalisasi sungai guna mengurangi banjir Jakarta. Walau begitu, kata dia normalisasi sungai tak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja, tapi juga harus melibatkan pemerintah pusat. 

Ini disampaikan Rano setelah menerima kunjungan dari FOREDER dan Petisi Brawijaya di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2024). Awalnya, Rano menyebut banjir sampai macet merupakan keluhan yang banyak diterima olehnya.

"Tentu banyak problem di wilayah masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya ada wilayah yang masalah air menjadi problem utama, macet, kemudian sanitasi, kemudian dengan perumahan kumuh, kemudian banjir," ujar Rano.

"Tentu berbeda-beda, walaupun sebetulnya secara demografi Jakarta, kami sudah tahu, sudah kami pelajari, tinggal kita eksekusi yang mana," imbuhnya.

Rano lantas bicara soal normalisasi sungai. Menurutnya, ada cara yang berbeda dalam menangani banjir antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Harus dilanjutkan. Tapi sebetulnya daerah area sungai, itu bukan hanya wewenang pemda. Juga pusat," kata dia.

"Dulu, maaf. Bang Ahok, turap. Kan bikin turap. Tapi maaf, mungkin waktu Bang Anies tidak dilanjutkan. Bikin biopori, itu juga nggak salah. Mungkin pada waktu itu, momennya memang itu," imbuhnya.