Program itu juga sekaligus mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan melalui Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut).

Dengan dibangunnya konsep Tol Laut, Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti sembako, BBM (bahan bakar minyak), dan semen di daerah-daerah. “Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air,” ujar Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Kabinet pada pertengahan Februari 2017.

Rencana pembangunan exit tol di Jalan Pattimura - Salatiga yang nantinya terhubung langsung dengan Jalan Tol Semarang - Solo

Mendukung program ini, Kementerian Perhubungan mengoperasikan ratusan kapal yang melayani berbagai daerah. Armadanya berisi 26 kapal penumpang dalam skema kewajiban pelayanan publik (PSO) dan 113 kapal Sabuk Nusantara.

Ada juga pelayaran 20 kapal rede yang menghubungkan pelabuhan kecil dengan pelabuhan utama. Selain dari kapal perintis, kapal rede juga melayani angkutan penumpang dari kapal-kapal PT Pelni. Trayek kapal-kapal rede ini telah membantu memperluas cakupan angkutan laut yang sebelumnya tidak dapat memasuki wilayah 3TP.

Kemenhub juga meningkatkan kapasitas pelabuhan agar bisa disinggahi, baik untuk bongkar muat, pengamanan, dan lain-lain. Salah satu pelabuhan yang dikembangkan adalah Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pelabuhan ini resmi menjadi jalur tol laut sejak 2020 dan disinggahi KM Logistik Nusantara 3 dengan rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai dan kembali dengan rute Morotai langsung ke Surabaya.

Menurut Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo Wisnu Sentyaki, keberadaan Tol Laut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Dari Jailolo, menurut Wisnu, yang banyak diangkut adalah kopra. “Kami sedang gencar sosialisasi terus ke masyarakat mengenai muatan balik selain kopra, seperti hasil perikanan laut,” kata Wisnu dalam keterangan yang dirilis Kementerian Perhubungan pada April 2021.