Dia mengakui jika hadirnya UU Nomor 4 Tahun 2016 merupakan keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Tetapi di dalamnya PP-nya itu mengenai besaran, siapa yang membiayai, apakah perusahaan dan pekerja itu sepenuhnya ada di pemerintah. Niat awal kami adalah ingin mengembalikan lagi kepada mereka yang tidak punya rumah. Jadi jangan lagi diwajibkan bagi seluruh pekerja yang sebetulnya sudah tidak ada problem dengan rumah," tukas Suryadi.