Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (kiri), Menko Pangan Zulkifli Hasan (tengah) dan Gubernur Jawa Baratâ? Dedi Mulyadi ditemui media usai inspeksi DAS Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan hidup di empat lokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang diduga dibangun tanpa persetujuan lingkungan serta berkontribusi terhadap banjir di wilayah hilir.
Setelah inspeksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 6 Maret 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa KLH memberikan waktu satu minggu kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di 33 lokasi yang diduga melanggar dokumen lingkungan.
Hanif menegaskan, "Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir."
Baca juga: KLH Ungkap Aktivitas di KEK Lido Dihentikan Sementara
Dalam inspeksi tersebut, Menteri Hanif bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan penanaman pohon serta sidak di empat lokasi, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.
KLH menemukan bahwa dari 15.000 hektare wilayah hulu DAS Ciliwung pada tahun 2010, hampir 8.000 hektare telah beralih fungsi menjadi kawasan pertanian dengan bangunan-bangunan pada tahun 2022. Selain itu, lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, sehingga rawan longsor, dan laju erosi di kawasan ini mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam untuk mencegah bencana ekologis.
Ia mengatakan, "Kalau mau selamatkan lingkungan, tidak bisa hanya pemerintah saja. Masyarakat harus terlibat. Kita harus bersama-sama."
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi titipan anak cucu kita. Jadi harus kita jaga dan rawat dengan baik."
Zulkifli juga menyebut bahwa pengelolaan sumber daya air dan pemulihan fungsi lahan kritis membutuhkan kesadaran kolektif.
"Kita harus kembalikan fungsi hutan, reboisasi, dan penghijauan. Pemerintah pasti mendukung," ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
