Demo Ojol Besok, PCO: Itu Hak Konstitusional, Tapi Jangan Ganggu Kepentingan Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah menghormati aksi demonstrasi para pengemudi ojek online (ojol) yang akan berlangsung besok, Selasa, 20 Mei 2025. Pemerintah menyerahkan penyelesaian aspirasi kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.

“Kalau untuk berekspresi itu hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka,” ujar Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.

Ia menekankan pentingnya menjaga agar aksi tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. "Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Siswa Nakal Masuk Barak, PCO: Pembinaan Itu Sebenarnya Pendidikan

Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah tanggap dan mengadakan dialog serta media briefing dengan pihak terkait.

"Dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” jelasnya.

Terkait pertanyaan mengenai solusi jangka panjang, Hasan menyebut bahwa sistem perlu diperbaiki dan aspirasi para ojol akan diolah oleh kementerian terkait.

"Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu,” ucapnya.

Baca Juga: Pimpin PCO Lagi, Hasan Nasbi: Tugas dan Fungsi Sudah Jelas Sesuai Perpres

“Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik. Jadi kita cari win-win solusinya,” tutup Hasan.

Sebagai informasi, Aksi besok akan diikuti lebih dari 25 ribu massa ojol gabungan pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) dari berbagai wilayah di Indonesia.