Hasan Nasbi (NTVnew.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap wacana penggunaan dana APBN untuk partai politik sebagai langkah menekan praktik korupsi.
“Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari astacita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun,” ujar Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.
Menurut Hasan, bantuan keuangan untuk partai politik bukan hal baru dan peningkatannya bisa dibahas lebih lanjut.
Baca Juga: Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Siswa Nakal Masuk Barak, PCO: Pembinaan Itu Sebenarnya Pendidikan
"Kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih. Bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan,” lanjutnya.
Ia menyebut bahwa tidak hanya peningkatan dana, tapi perbaikan sistem politik juga bisa menjadi jalan.
"Jadi, memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa. Bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa,” katanya.
Menanggapi kemungkinan dampak usulan ini terhadap postur APBN, Hasan menegaskan bahwa semuanya akan dikaji secara menyeluruh.
Baca Juga: Kata PCO soal Mahasiswi ITB Ditangkap Gegara Bikin Meme Prabowo-Jokowi: Lebih Baik Dibina
"Bantuan-bantuan, program kerja, ya semua kan harus dihitung. Ketersediaan dananya, kemampuan keuangan negara, pasti dihitung semua,” jelasnya.
“Yang pada prinsipnya bahwa ide untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga untuk menekan korupsi itu kan bisa didiskusikan. Dan datangnya dari manapun itu kan bisa saja ditampung kemudian didialektikakan nanti,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
