PBB Pangkas Bantuan Kemanusiaan di Tengah Krisis Dunia

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-OCHA) mengumumkan bahwa mereka terpaksa melakukan pemotongan besar terhadap rencana alokasi anggaran bantuan kemanusiaan, menyusul pemangkasan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat.

Dilansir dari BBC, Rabu, 18 Juni 2025, organisasi tersebut kini menurunkan target anggaran tahunannya menjadi sekitar US$29 miliar (Rp472 triliun). Sebelumnya, dalam laporan Global Humanitarian Overview 2025 yang dirilis Desember 2024, UN-OCHA memperkirakan kebutuhan dana sebesar US$44 miliar (Rp716 triliun) untuk membantu sekitar 180 juta orang di 70 negara, termasuk para pengungsi.

Namun hingga pertengahan tahun ini, UN-OCHA baru memperoleh US$5,6 miliar (Rp91 triliun), yang berarti kurang dari 13 persen dari total kebutuhan pendanaan.

Baca Juga: Sekjen PBB Kecam Keras Eskalasi Konflik Militer di Timur Tengah

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengatakan bahwa pihaknya kini harus melakukan seleksi ketat dalam menentukan bantuan penyelamatan jiwa yang paling prioritas.

Dalam pernyataan resminya, UN-OCHA menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera memenuhi anggaran prioritas, guna menjangkau 114 juta orang yang saat ini berada dalam situasi darurat.

Revisi pedoman anggaran ini bertujuan agar bantuan difokuskan kepada populasi dan wilayah dengan kondisi paling kritis. Bantuan akan disalurkan berdasarkan perencanaan 2025 untuk memastikan sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan menjangkau daerah terdampak secepat mungkin.

Ketika menjelaskan alasan pemangkasan, Fletcher menyebut bahwa pemotongan anggaran yang ekstrem telah membuat mereka kehabisan alternatif.

Baca Juga: Profil Paulus Pandjaitan, Anak Luhut yang Viral Laporkan Aksi Provokatif di Sidang PBB

“Kami hanya meminta 1 persen dari total dana yang tahun lalu digunakan untuk membiayai perang. Tapi permintaan ini bukan sekadar soal uang ini adalah panggilan untuk tanggung jawab global, solidaritas kemanusiaan, dan komitmen bersama untuk menghentikan penderitaan,” tegasnya.

Amerika Serikat, sebagai penyumbang terbesar untuk PBB, memutuskan memangkas bantuan ke berbagai badan PBB pada Februari 2025, termasuk lembaga yang menangani misi bantuan dan perdamaian, seiring dengan kebijakan pemerintahan Trump. Sejumlah negara donor lainnya juga turut memangkas kontribusi mereka, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.