Susi Pudjiastuti Walk Out dari Forum Diskusi yang Izinkan KJA di Pangandaran

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melakukan aksi walk out dari sebuah forum diskusi yang digelar di Kantor Samsat Pangandaran pada Rabu, 6 Agustus 2025. Aksi itu menjadi sorotan publik setelah video dirinya yang meninggalkan ruangan dengan ekspresi kecewa viral di media sosial.

Susi, yang tampak mengenakan gaun batik biru dan topi senada, memprotes keras keputusan pemerintah daerah yang memberikan izin kepada tiga perusahaan untuk membangun Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Dalam keterangannya seusai keluar dari ruangan, ia melontarkan kritik tajam.

"Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar itu gila," tegas Susi.

Ia menilai, KJA seharusnya tidak lagi diperbolehkan berdiri di wilayah Pangandaran, terlebih dengan jarak yang terlalu dekat dari garis pantai.

"200 meter dari pinggir pantai, itu gila," tambahnya.

Susi juga meminta agar izin yang telah diberikan tersebut segera dicabut karena dinilai merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal.

Melalui akun media sosial X miliknya, Susi kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Dalam unggahannya pada Rabu pagi pukul 09.46 WIB, ia secara langsung menandai Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka," tulis Susi.

Ia juga mengingatkan janji Presiden Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan, yang pernah berkomitmen mengganti keramba bambu di lautan Pangandaran dengan instalasi yang lebih estetis dan mendukung perikanan tangkap.

"Dulu Bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," tulisnya lagi.

Unggahan itu langsung menuai reaksi luas dari publik, dengan ribuan komentar dan dukungan kepada Susi.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat merespons pernyataan Susi dengan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan peninjauan menyeluruh atas izin KJA di wilayah tersebut. Kepala DKP Jabar, Rinny Cempaka, menyatakan bahwa masukan dari berbagai pihak akan dipertimbangkan secara serius.

"Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujarnya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.