Guterres Minta Penyelidikan atas Aksi Protes Mematikan di Nepal

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Sep 2025, 14:27
thumbnail-author
Irene Anggita
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan dilakukannya penyelidikan menyeluruh serta pengendalian diri pasca kerusuhan di Nepal yang menewaskan 20 orang dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dari jabatannya.

"Saya mengikuti perkembangan situasi di Nepal dengan saksama dan sangat berduka atas hilangnya nyawa," tulis Guterres di platform media sosial X, Selasa.

Ia menekankan bahwa penyelidikan dan pengendalian diri diperlukan untuk mencegah situasi semakin memburuk. “Saya mendesak dilakukannya penyelidikan, pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut dan dialog demi mencapai jalan konstruktif ke depannya,” lanjutnya.

Lebih jauh, Guterres mengingatkan aparat keamanan untuk tetap mematuhi prinsip hak asasi manusia, sambil menegaskan bahwa aksi protes “harus dilakukan dengan cara damai, menghormati kehidupan dan harta benda.”

Baca Juga: Kerusuhan Nepal Tewaskan 22 Orang, Dunia Internasional Soroti Tindakan Aparat

Pada Selasa malam, situasi politik semakin bergejolak ketika militer Nepal mengambil alih kendali pemerintahan.

Dalam kondisi tersebut, Presiden Ramchandra Paudel tengah bersiap memulai proses pembentukan pemerintahan baru setelah menerima pengunduran diri Oli. Gelombang protes yang dimulai sejak Senin itu tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan hampir 350 orang terluka.

Baca Juga: Ini Deretan Tuntutan Gen Z Nepal, Reformasi Politik hingga Pemilu Baru

Krisis dipicu keputusan Oli yang melarang penggunaan media sosial serta menuntut perusahaan teknologi global membuka kantor di Nepal, negara Himalaya yang terkurung daratan.

Aturan tersebut memantik aksi massa di ibu kota Kathmandu. Ribuan demonstran menyerbu gedung publik, kantor partai politik, hingga masuk ke parlemen sebelum membakarnya.

Kerusuhan juga meluas dengan aksi pembakaran rumah-rumah pejabat tinggi, termasuk Kantor Presiden. Meski pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial, protes keras tetap berlanjut.

Sumber: ANTARA

x|close