"Jika penggunaan Sirekap ini akan dipergunakan dalam Pilkada serentak November mendatang, maka KPU harus sudah siap dengan berbagai perbaikan dengan menyempurnakan sistem Sirekap. Teknologi Sirekap dalam Pilkada 2024 harus lebih cerdas dan tingkat akurasi pembacaannya lebih akurat serta keamanan data juga mesti diperhatikan, agar tidak menimbulkan polemik lagi," ujarnya.

Baca Juga: Tolak Jadi Komisaris Perusahaan Raffi Ahmad, Jeje Govinda Pilih Maju Pilkada

Oleh karena itu, Guspardi menjelaskan bahwa sebelum digunakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Komisi II DPR RI akan memanggil KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Sirekap yang telah digunakan pada Pileg dan Pilpres sebelumnya.

Guspardi menekankan bahwa KPU diharapkan untuk melakukan presentasi dan simulasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau konsultasi bersama Komisi II dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memastikan kesiapan penggunaan Sirekap dalam Pilkada yang akan datang.