Perlawanan terhadap rezim militer sebenarnya telah ada sebelumnya, puncaknya adalah aksi protes mahasiswa di Politeknik Athena yang ditindas dengan kekerasan pada 17 November 1973.

Pada saat itu, banyak orang Yunani yang meninggalkan tanah air mereka. Peristiwa di Siprus pada Juli 1974 akhirnya menjadi pemicu runtuhnya kediktatoran militer.

Baca Juga: Tentara Israel Bocorkan Rahasia Mengerikan soal Kebijakan Militer di Gaza

Tahun ini, Yunani memperingati 50 tahun berakhirnya rezim militer. Selama beberapa minggu, politisi, pengacara, sejarawan, ilmuwan politik, seniman, dan jurnalis telah memberikan pandangan mereka mengenai pencapaian dan tantangan Yunani selama lima dekade terakhir.

Demokrasi Yunani terbukti cukup stabil meskipun negara ini mengalami berbagai krisis politik dan ekonomi. Kaum militer akhirnya tersingkir dari politik, monarki yang digulingkan oleh junta militer pada Desember 1967 tidak pernah kembali, dan sistem parlementer telah berjalan dengan baik selama 50 tahun.

Yunani menjadi anggota NATO sejak 1952, bergabung dengan Masyarakat Eropa (sekarang Uni Eropa) pada 1981, dan menjadi anggota Zona Euro pada 2001. Meskipun mengalami krisis keuangan berat antara 2009-2019 dan menerima dukungan dana dari Uni Eropa dengan berbagai syarat ketat, Yunani berhasil melakukan konsolidasi keuangan dan perlahan pulih.

Demokrasi dan hak-hak warga semakin diperkuat, dan pada 15 Februari 2024, undang-undang tentang "pernikahan sesama jenis" disahkan, menjadikan Yunani negara Kristen Ortodoks pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis.