3 ABK WNI Hilang di Selat Hormuz, DPR Minta Cepat Cari

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 11 Mar 2026, 13:30
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Tentara Iran berpatroli di Selat Hormuz, Iran selatan, Selasa (30/4/2029). (ANTARA/Xinhua/Ahmad Halabisaz) Tentara Iran berpatroli di Selat Hormuz, Iran selatan, Selasa (30/4/2029). (ANTARA/Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Tiga anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) hilang di Selat Hormuz, Timur Tengah. Mereka hilang saat kapal tugboat Musaffah 2 meledak pada Jumat, 6 Maret 2026, di tengah situasi yang memanas di kawasan itu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, meminta pemerintah untuk melakukan langkah cepat, terkoordinasi, dan transparan dalam menangani peristiwa tersebut.

"Keselamatan WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK, harus menjadi prioritas utama negara," ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.

"Pemerintah harus memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal, serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban," imbuhnya.

Vita menilai, peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa pekerja migran di wilayah berisiko tinggi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat, mulai dari tahap penempatan hingga mitigasi risiko.

"Negara harus hadir secara nyata. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi dengan otoritas setempat harus dilakukan secara intensif agar pencarian dapat segera menemukan titik terang," jelas dia.

Dirinya turut meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas negara setempat maupun perusahaan pelayaran.

Vita juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor maritim, terutama pada jalur pelayaran internasional yang memiliki risiko tinggi akibat konflik geopolitik.

"Kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, agar keselamatan mereka lebih terjamin di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu," tandasnya.

x|close