"'Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kredibilitas penyelenggara negara'," imbuhnya.

Adapun standar pelayanan yang baik, lanjut Taufan, ialah yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau serta terukur. Pelayanan yang baik, kata dia, juga harus memiliki persyaratan.

Lalu, pelayanan harus memiliki sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan serta biaya atau tarif. Kemudian ada produk pelayanan, lalu penanganan pengaduan, saran dan masukan.

"Selanjutnya ada dasar hukum, kompetensi pelaksana. Sarana, prasarana, dan fasilitas, lalu pengawas internal," tutur Taufan.

Forum konsultasi publik sendiri, selain melibatkan penyelenggara layanan, juga harus dihadiri pengguna layanan dan stakeholder pelayanan publik.

"Kemudian ada ahli atau pakar, organisasi masyarakat sipil atau LSM, dan media massa," ucap Taufan.

Dalam FKP, para peserta dapat langsung berdialog dan memberi masukan. Ada enam bagian persoalan dalam pelayanan publik yang disampaikan serta mendapatkan solusi. Enam bagian ini meliputi persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Persoalan-persoalan pelayanan publik tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2024 mendatang.