Lalu, PKB yaitu sebanyak 42 dari 68 anggota PKB di DPR terafiliasi bisnis. Selanjutnya, Partai Nasdem yaitu sebanyak 41 dari 69 anggota Nasdem di DPR terafiliasi bisnis.

Lalu ada PKS sebanyak 30 dari 53 anggota PKS di DPR terafiliasi bisnis. Kemudian, PAN sebanyak 28 dari 48 anggota di DPR terafiliasi bisnis, dan Demokrat yaitu sebanyak 24 dari 44 anggota Partai Demokrat di DPR terafiliasi bisnis.

"Semua partai ada begitu legislatif yang dapat dikategorikan oleh ICW sebagai politisi pebisnis," kata dia.

Adapun dari sebaran provinsi, anggota DPR yang terafiliasi bisnis paling banyak berasal dari Jawa Timur (63 orang), Jawa Barat (53 orang), dan Jawa Tengah (50 orang).

Yassar menjelaskan, tren meningkatnya anggota DPR terafiliasi dengan bisnis ini salah satunya disebabkan mahalnya biaya politik di Indonesia baik untuk berkampanye dan berorganisasi di internal partai.

"Bahkan untuk anggota DPR kemarin yang berkontestasi di legislatif itu sempat ada yang mengatakan ya harus dikeluarkan uang 80 M (miliar rupiah)," jelas dia.

Kondisi tersebut bakal menghasilkan demokrasi yang sangat transaksional dan perburuan rente, di mana fungsi publik dalam penyusunan legislasi dijadikan sarana untuk menambah kekayaan.