Menurut Ikrar, kalau memang Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan pendekatan militerisme dalam mengelola negara harusnya yang begitu jangan ditonjolkan.

"Anda bisa lihat Ketua Dewan Kehormatan Perwira mengatakan Prabowo itu dipecat dan sebagainya termasuk Wiranto. Engga harus dikatakan dipecat tapi yang jelas diberhentikan. Sekarang beramai-ramai berada di belakang Prabowo," ungkapnya.

Selain itu, kata Ikrar, ada hal lain yang juga penting yang membuat dirinya dan kalangan cendikiawan serta kelompok aktifis seperti Haris Azhar dan teman-temannya menaruh perhatian serius. Yaitu revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang keempat.

"Nanti ada beberapa hakim MK itu akan terkena. Bukan cuma tiga orang yang kemarin melakukan dissenting opinion (saat sidang sengketa Pilpres 2024 di MK)," ujarnya.

"Arahnya jelas-jelas akan mematikan independensi dari MK," imbuhnya.

Menurut Ikrar, pihak yang akan diuntungkan dari revisi UU MK adalah pihak yang akan menjadi pemimpin negara atau yang menguasai negara.

Ikrar menyebut hal yang sama juga terjadi pada KPK.