Kabar Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani: Hak Prerogatif Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle atau mengganti jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Ketika ditanya oleh awak media mengenai kemungkinan perombakan tersebut dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi apa pun terkait rencana itu.

"Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," ujar Muzani usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Baca Juga: Istana Respons Isu Reshuffle di Kabinet Merah-putih

Spekulasi mengenai perombakan kabinet mencuat setelah Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan pentingnya bagi para pejabat negara untuk bekerja secara serius, dan bahkan menyarankan agar mereka mundur apabila merasa tidak mampu menjalankan tugas.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para penyelenggara negara tidak berkhianat terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk dengan melakukan korupsi.

Dalam pidatonya saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mencopot pejabat yang dianggap tidak cakap menjalankan tugas.

"Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," tegas Prabowo.

Baca Juga: Mensesneg: Tidak Ada Reshuffle PCO

Ia menambahkan bahwa tidak boleh ada lagi kemiskinan dan kelaparan di Tanah Air. Presiden juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan pejabat.

"Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," kata Presiden.

Menanggapi pernyataan tersebut, Muzani menilai bahwa pesan Presiden itu tidak hanya ditujukan kepada jajaran menteri, tetapi juga kepada lembaga legislatif.

"Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik," kata Muzani.