Pemprov Jawa Barat Tanggung Biaya Perawatan dan Beri Santunan Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Ntvnews.id, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan medis bagi korban luka serta memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat atas insiden yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi pada Senin, 27 April 2026 malam. Berdasarkan data terbaru hingga Selasa petang, kecelakaan tersebut menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan 76 lainnya mengalami luka-luka.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing Rp50 juta,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan Bandung, Selasa.

Baca Juga: Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur Masih Menanti Hasil Identifikasi di RS Polri

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak musibah.

Selain bantuan finansial, ia juga menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang menimpa para pengguna KRL rute Jakarta–Bekasi tersebut.

“Saya berharap, peristiwa itu menjadi kecelakaan terakhir kereta api,” ujar dia sambil mengajak masyarakat Jawa Barat untuk mendoakan para korban serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan.

Baca Juga: Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Picu Keterlambatan hingga 4 Jam

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat KRL berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Tidak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya melintas di jalur yang sama dan menabrak rangkaian KRL tersebut, hingga mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan instansi terkait untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal tanpa hambatan biaya bagi keluarga.

(Sumber: Antara)