Soroti Dugaan Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Karhutla, Prabowo Ancam Cabut Izin

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi sejumlah perusahaan asing turut terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia meminta dugaan tersebut ditindaklanjuti agar pihak-pihak yang terbukti melanggar mendapat sanksi tegas dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026.

Prabowo menegaskan, Indonesia tetap ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh negara. Namun, menurutnya, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap persoalan karhutla, termasuk menelusuri tanggung jawab perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.

"Karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara tapi kita harus waspada kebakaran hutan. Ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus ikut bertanggung jawab," ungkap Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga: Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Akhir 2026, Sebanyak 364 Sudah Dirampingkan

Prabowo juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan. Ia menilai, perusahaan pemegang konsesi yang terus melakukan pelanggaran tidak seharusnya dibiarkan beroperasi tanpa konsekuensi yang tegas.

"Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar 3 kali, 4 kali, melanggar 3 sampai 4 kali, ada yang belasan kali, ada 19 kali melanggar ini menurut saya gak usah lagi 2 kali melanggar dicabut aja," tegas Prabowo.

Selain menyoroti tanggung jawab perusahaan, Prabowo turut menanggapi sikap sejumlah negara yang disebutnya mengejek Indonesia akibat persoalan karhutla. Ia menilai, kritik tersebut perlu dilihat bersamaan dengan dugaan keterlibatan perusahaan dari negara-negara tersebut dalam kebakaran hutan di Indonesia.

Prabowo memastikan pemerintah akan mengungkap identitas perusahaan yang dimaksud pada waktu yang tepat.

"Jadi kita bertanggung jawab tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-ngolok kita menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang ada disini nanti pada saatnya kita umumkan nama-nama itu," serunya.

Pernyataan tersebut menegaskan rencana pemerintah untuk menelusuri dugaan pelanggaran oleh perusahaan pemegang konsesi dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Hingga pernyataan itu disampaikan, nama-nama perusahaan yang dimaksud belum diumumkan secara terbuka.