Selain itu, Said enggan memberikan banyak komentar mengenai rencana pemecahan kementerian selama masa jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, dia menegaskan bahwa APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi penambahan kementerian melalui anggaran cadangan.

"Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden," tuturnya.